Lisa Arum Ristiani

"Implementasi Dan Peran GWPP" Bertindak sebagai fasilitator bagi kabupaten kota untuk berorganisasi ataupun berkonsultasi.gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memperpendek rentan kendali pemerintahan dari pemerintah pusat ke provinsi dan kabupaten/kota . dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selaku pembinaan dan pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan amanat UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan daerah kabupaten/kota, presdien dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. presiden melimpahkan 46 tugas dan kewenangan pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meliputi : 1. Binwas Ppenyelenggaraan urusa pemerintah kabupaten/kota 2. Binwas penye...

PAJAK-PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA Pajak Daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan. Menurut ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang meminta izin berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk jumlah yang lebih besar. Pajak Daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: Pajak Daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksaan pajak daerah. Dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi di daerah. Dengan terus adanya dana dari pajak daerah dapat membantu pemerintah dalam menstabi...

Definisi Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Singkatnya pajak itu adalah tanggungan masyarakat kepada negara yang harus dibayar dengan ketentuan yaitu jika memiliki kendaraan, rumah, lahan, usaha pribadi, CV, Firma dan sebagainya.  Jenis-jenis pajak : Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan mnjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak- Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/Kota. Segala pengadministrasi yang berkaitan dengan pajak pusat.Akan dilaksanakan di Kantor Pel...

                                        MAKALAH                                 KEUANGAN DAERAH                               DOSEN PENGAMPU:                          Alva Beriansyah, S.IP.,M.I.P.                                  DISUSUN OLEH:                           Nurhayati (H1A119015)                           Indah Malayanti (H1A119035)                           Novita Agusriz...

1. Konsep Otonomi Daerah  Adapun, pengertian otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom utnik mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Konsep Otonomi Daerah ( repository.uin-suska.ac.id) Otonomi Daerah Daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan system negara kestuan republic Indonesia. Konsep otonomi daaerah menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 sebelum di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 , sebagai berikut: a. Penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensii...

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada 4 (empat), yaitu : 1. Asas Desentralisasi Asas pemerintahan desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Menurut pendapat beberapa ahli, asas sentralistik dalam sebuah pemerintahan daerah dinilai tidak mampu mengikuti perkembangan dan memahami kondisi yang ada.  Asas desantralisasi tercipta untuk memenuhi kapasitas pemerintah daerah. Berikut ini pentingnya bagi pemerintah daerah mengimplementasikan asas ini : 1. Asas desentralisasi bertujuan mengajak warga ikut serta dalam proses kebijakan untuk kepentingan daerah, politik. Keikutsertaan warga ini melalui proses demokrasi. 2.Desentralisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam pelayanan publik 3. Desentralisasi bertujuan untuk meninjau dan mengamati kondisi penduduk secara menyeluruh 4. Desentralisasi bisa mengatasi kekurangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap program-programnya ...

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.  Bagir Manan (2001), menyatakan bahwa telah terjadi perubahan sangat mendasar berkenaan dengan struktur maupun substansinya. Secara struktur, Pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi tiga pasal. Terjadi penggantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Sekarang ini yang menj...