Sejarah Perkembangan Pemerintahan Dari Masa VOC Sampai Orde Lama

-

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Dari Masa VOC Sampai Orde Lama

Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau disingkat VOC) yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Disebut Hindia Timur karena ada pula Geoctroyeerde Westindische Compagnie yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia  sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham.

Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang.

Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaan mereka pada ekonomi lokal.

Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris (East India Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, harta tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda.

Era 1950-1959 atau juga disebut Orde Lama adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 

Sejak kemerdekaan tahun 1945 Indonesia telah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Pergantian sistem pemerintahan tersebut berakhir setelah dekrit presiden 5 Juli 1959. Setelah dekrit presiden hingga sekarang Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Pada pemerintahan Orde Baru kekuasaan tertinggi negara berada di tangan MPR dan kekuasaan yang sangat besar berada di tangan Presiden. Mengacu pada amandemen UUD 1945, artinya sistem pemerintahan sebelum amandemen, yaitu pada masa Orde Lama dan Orde Baru. 

Pada periode pemerintahan 1949 – 1950 pernah terjadi 2 kali perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu perjanjian Renville (1949) dan Konferensi Meja Bundar (1949). KMB menghasilkan berbagai perjanjian antara Indonesia dan Belanda, salah satunya yaitu pembentukan negara perserikatan, yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS).

Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Pada zaman itu pemegang kekuasaan tertinggi adalah MPR, dan presiden memiliki kekuasaan yang sangat luas. Maka setelah Soeharto diturunkan dari jabatannya (zaman Gus Dur) rakyat mendesak untuk melakukan amandemen UUD 1945 agar tidak disalahgunakan.

Sistem Pemerintahan Indonesia Saat Ini (Setelah Diamandemen)

Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Mari kita lihat bedanya.

Malaysia merupakan negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, dimana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Sultan (bisa juga raja atau ratu) sebagai kepala negara. Indonesia pernah mencoba menerapkan sistem pemerintahan parlementer tersebut pada periode 1949-1950 (parlemen semu) dan 1950-1959 (parlemen), namun tidak berhasil, sehingga kembali ke khitrahnya semula yaitu menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

Sistem pemerintahan presidensial ini, presiden memang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, namun yang harus diketahui bahwa kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat. Jadi jangan abaikan terhadap negara karena mereka yang menempati jabatan hanyalah sebagai wakil kita. Suara rakyatlah yang paling menentukan, bukan suara segelintir orang berkepentingan.

Itulah sejarah pemerintahan indonesia dari tahun ke tahun, banyak sudah kisah yang terjadi dalam sistem pemerintahan indonesia. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KONSEP PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21, 22, 23, 24, 25 DAN 26

-
Gambar
KONSEP PAJAK  PENGHASILAN (PPh)  PASAL 21, 22, 23, 24, 25, 26  A. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PPh pasal 21 merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah kepada setiap karyawan atau buruh yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. Pajak penghasilan ini diatur dalam Pasal 21 tentang perpajakan penghasilan.  Tidak hanya sebatas karyawan, seseorang yang mengikuti aktivitas kegiatan perlombaan, kepanitiaan, dan peserta rapat, serta mendapat honorarium atas kegiatannya tersebut turut serta dipotong pajak dengan PPh pasal 21.  Wajib pajak yang dikategorikan ke dalamnya yaitu meliputi pegawai, penerima uang pesangon, pensiunan, JHT dan ahli warisnya, serta profesi yang memberikan jasa seperti dokter, guru, pengacara, akuntan, notaris, konsultan, dan aktuaris.  Dasar Hukum PPh 21  Pengenaan PPh pasal 21 berdasarkan kepada peraturan pemerintah dari Direktorat Jenderal Pajak yang bernomor PER-32/PJ/2015 yang mengatur tentang pembebanan pengh...
Baca selengkapnya

Konsep dan Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia

-
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.  Bagir Manan (2001), menyatakan bahwa telah terjadi perubahan sangat mendasar berkenaan dengan struktur maupun substansinya. Secara struktur, Pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi tiga pasal. Terjadi penggantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Sekarang ini yang menj...
Baca selengkapnya

PERUBAHAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN DAN ORANG PRIBADI

-
Gambar
Sidang paripurna DPR resmi mengesahkan Undang-Undang atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya UU ini tinggal diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sebelum resmi berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU). Dengan demikian, semua aturan yang berada di dalamnya harus dilaksanakan mulai tahun depan. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati RAncangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang dala sidang paripurna pada 07 Oktober 2021. Dari perwakilan pemerintah di hadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang hadir secara virtual. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan UU HPP ini bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, perpajakan konsoli...
Baca selengkapnya